Kementerian PUPR Mendukung Percepatan Pembangunan di Papua

Cermati stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. AKM

Kementerian PUPR Mendukung Percepatan Pembangunan di Papua

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Pulau Papua, baik di Provinsi Papua Barat maupun Papua sudah sangat masif. Namun, pembangunan di Papua tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM). Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo menegaskan Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan di Papua, termasuk SDM.

Dengan koordinasi ini, ia berharap Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dapat menjadi payung hukum untuk menjabarkan permasalahan yang ada di Papua. "Dengan Inpres itu diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat, agar masyarakat di sana dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wempi mengapresiasi langkah dari PT Freeport Indonesia yang membantu mempersiapkan SDM Papua agar siap bekerja melalui program soft skill. Dalam program ini, PT Freeport meningkatkan kualitas SDM melalui beberapa hal, seperti memberikan pengetahuan dan meningkatkan keinginan untuk bekerja.

Saat memberikan paparannya, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan komitmen Kementerian PUPR terhadap Papua sangat tinggi. Terbukti dari anggaran yang dikucurkan dari 2016 sampai 2019 meningkat. Bahkan pada 2019 anggarannya mencapai Rp6 triliun untuk Papua dan di Papua Barat lebih dari Rp3 triliun.

Beberapa program pembangunan infrastruktur juga telah dilakukan. Misalnya pembangunan Jalan Trans-Papua yang akan menyambungkan barat ke timur dan utara ke selatan. Sampai saat ini, tinggal sedikit yang belum tersambung, yakni mencapai 200-300 km dari total sekitar 3.000 km.

"Koordinasi dan sinkronisasi program juga kita lakukan secara intens dengan kementerian/ lembaga, seperti Bappenas, BKPM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri," ungkap Hadi. Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR mendukung kawasan tematik, seperti kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), salah satunya Raja Ampat. Kementerian PUPR juga mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK), salah satunya KEK Sorong. "Koordinasi dan sinkronisasi program juga kita lakukan dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Bappenas, BKPM, dan Kemendagri," ucap Hadi.

Pasal 56 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menyebutkan bahwa pemerintah provinsi menyediakan pendidikan seluruh jenjang, tidak hanya formal, tetapi juga nonformal sebagai kunci peningkatan kesejahteraan di Papua. Untuk meningkatkan SDM, ia menilai perlu memperbanyak pendidikan vokasi untuk melahirkan entrepreneur.

4. Berdasarkan stimulus, setujukah Anda dengan pernyataan "Pembangunan di Papua tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM)"? 

 Setuju

 Tidak Setuju

Alasan:

Pembahasan:

Setuju. Dengan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat membuat masyarakat lebih sejahtera dan mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri sehingga masyarakat Papua bisa mengelola dan memanfaatkan wilayahnya yang potensial.

5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Berilah tanda centang (✔) pada kolom Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan stimulus.

Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
KEK Sorong bukan satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang ada di Papua.		✔
Peran pemerintah provinsi dalam menyediakan pendidikan seluruh jenjang, khususnya pendidikan vokasi, dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat Papua.	✔
Pembangunan Jalan Trans-Papua hanya untuk mempermudah akses dari utara ke selatan Papua.		✔
Salah satu harapan dari percepatan pembangunan di Papua adalah agar masyarakat Papua menjadi tuan rumah di tanah kelahirannya sendiri.	✔
Pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya.	✔

Pembahasan:

Pernyataan 1 tidak sesuai. KEK Sorong merupakan satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang ada di Papua.

Pernyataan 2 sesuai. Pemerintah provinsi berperan dalam menyediakan pendidikan seluruh jenjang, baik formal maupun nonformal, terutama pendidikan vokasi untuk melahirkan entrepreneur sebagai upaya meningkatkan SDM Papua.

Pernyataan 3 tidak sesuai. Pembangunan Jalan Trans-Papua akan menyambungkan barat ke timur dan utara ke selatan wilayah Papua.

Pernyataan 4 sesuai. Dengan adanya koordinasi terhadap Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua, diharapkan dapat menjadikan masyarakat Papua sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri.

Pernyataan 5 sesuai. Pembangunan di Papua tidak hanya pembangunan infrastruktur tapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia.

Share :